Menutup

UU HPP Perkuat Sistem Perpajakan agar Mampu Hadapi Tantangan Ekonomi di Masa Depan

  • Rumah
  •  / 
  • Berita
  •  / 
  • Berita
  •  / 
  • UU HPP Perkuat Sistem Perpajakan agar Mampu Hadapi Tantangan Ekonomi di Masa Depan

UU HPP Perkuat Sistem Perpajakan agar Mampu Hadapi Tantangan Ekonomi di Masa Depan

Jakarta, 11/10/2021 Kemenkeu – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan. Reformasi yang dilakukan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui pembaruan sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus dijalankan.

Dari sisi administrasi, UU HPP menutup berbagai celah aturan yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas terkini, seperti maraknya bisnis yang berbasis digital. Dari sisi kebijakan perpajakan, UU HPP akan memperkuat aspek keadilan dalam hal pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, serta keberpihakan untuk mendukung sektor UMKM.

“UU HPP meningkatkan kinerja perpajakan dengan perbaikan maupun kebijakan sehingga siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan. Ini tongkat estafet yang penting dari berbagai reformasi yang telah dilakukan sebelumnya”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam rilisnya, Senin (11/10).

Komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan fiskal secara menyeluruh dalam UU HPP. Perbaikan terus menerus di sisi belanja melalui berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran harus disertai dengan peningkatan sisi pendapatan.

“Keberhasilan kebijakan reformasi fiskal sangat krusial karena mampu memfasilitasi reformasi struktural lainnya, seperti reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan untuk mendorong modal manusia, serta mendorong infrastruktur. Reformasi struktural akan membentuk fondasi bagi ekonomi yang tumbuh tinggi secara berkelanjutan untuk mencapai Indonesia Maju 2045, melalui penciptaan iklim investasi dan bisnis yang kompetitif,” kata Kepala BKF.

Dasar dari reformasi perpajakan yang ideal melalui UU HPP adalah aspek keadilan dan keberpihakan. Di sisi pajak penghasilan (PPh), keadilan dan keberpihakan dilakukan dengan perbaikan progresivitas PPh Orang Pribadi (OP) dengan memperluas rentang penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta untuk lapisan tarif PPh OP terendah 5 persen dari sebelumnya Rp50 juta, serta menambah satu lapisan tarif PPh OP tertinggi 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun. Di sisi lain, untuk wajib pajak OP UMKM, batas peredaran bruto tidak dikenai pajak yang ditetapkan sampai dengan Rp500 juta per tahun.

Sementara itu, keadilan dan keberpihakan pada sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan melindungi masyarakat kecil melalui fasilitas PPN terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan lainnya.

Sebagai bagian dari strategi reformasi administrasi perpajakan, UU HPP juga akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dengan memperkuat sistem administrasi dan pemungutan pajak, serta memberikan kepastian hukum perpajakan. Hal ini dilakukan melalui penggunaan NIK sebagai NPWP OP, menyesuaikan persyaratan persyaratan wajib Pajak, penunjukan pihak lain sebagai/pemungut pajak, meningkatkan kerja sama penagihan pajak antarnegara, dan pengaturan pelaksanaan persetujuan bersama (Mutual Agreement Procedures/MAP).

“Dengan berbagai kebijakan maupun peningkatan kinerja administrasi perpajakan, UU HPP diperkirakan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan. Dalam jangka pendek di tahun 2022, penerimaan perpajakan diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi dengan rasio perpajakan di kisaran 9% PDB, dan selanjutnya dalam jangka menengah rasio perpajakan bisa mencapai lebih dari 10% PDB paling lambat di tahun 2025, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan meningkat kepatuhan yang berkelanjutan”, ujar Kepala BKF. (BKF/dep/mr)

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-perkuat-sistem-perpajakan-agar-mampu-hadapi-tantangan-ekonomi-di-masa-depan/

 

posting terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses .