Jasa Kami

mumtaz separator light
mumtaz_icon_services

Membantu Persiapan Pajak Penghasilan Bulanan

Kewajiban perpajakan tidak langsung seperti PPN dan pajak pemotongan membutuhkan akurasi dalam perhitungan dan rekonsiliasi dengan pengeluaran.
mumtaz_icon_services

Membantu Pajak Penghasilan Badan (CIT) Tahunan

Rekonsiliasi fiskal adalah hal penting yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menciptakan Pengembalian CIT. Rekonsiliasi pajak yang tepat membantu perusahaan mengurangi biaya pajak.
mumtaz_icon_services

Membantu Pengembalian Pajak Penghasilan Perorangan

Surat Pemberitahuan Tahunan Tahunan untuk karyawan dan pekerja gratis atau pakar memiliki karakteristiknya sendiri.
mumtaz_icon_services

Konsultasi Pajak & Perencanaan Pajak

Peraturan pajak berubah dengan cepat. Terkadang wajib pajak tidak selalu memperbarui dengan peraturan pajak yang baru dikeluarkan. Untuk memahami konsep aturan pajak juga tidak mudah.

Mengapa Memilih Kami

Profesional

Tim kami memiliki Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia dan beberapa Lisensi profesional akuntansi lainnya.

Terpercaya

Kewajiban kami untuk menjaga kerahasiaan data klien kami.

Berpengalaman

Berpengalaman dalam akuntansi dan perpajakan yang diajukan selama lebih dari 10 tahun dengan berbagai jenis bisnis dan kasus pajak.

Mendidik

Mendidik klien kami untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak dan akuntansi

Industri Yang Kami Layani

mumtaz separator

PERUSAHAAN APRAISAL

Tour dan Perjalanan

Memulai

Konstruksi bangunan

Pembuatan

Bagaimana Kami Dapat Membantu Anda

info@mumtazconsulting.com

Email

Hubungi Kami

mumtaz separator

info@mumtazconsulting.com

Email ke

Testimonial Klien

mumtaz separator

Berita Terkini

mumtaz separator

Pemimpin G20 Sepakati Minimal Pajak Perusahaan Multinasional 15 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Para pemimpin 20 negara ekonomi terbesar (G20) mengesahkan pajak minimum global pada Sabtu, 30 Oktober 2021. Hal ini

UU HPP Perkuat Sistem Perpajakan agar Mampu Hadapi Tantangan Ekonomi di Masa Depan

Jakarta, 11/10/2021 Kemenkeu – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan bagian tidak

Saat Pengusaha Akhirnya Buka-Bukaan Soal Tax Amnesty II

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pengampunan pajak atau tax amnesty Jilid II melalui program pengungkapan sukarela melalui Undang-Undang